Profile

So lemme introduce a bit about myself here, I'm Intan Rizky Yuliani, just Intan for short
I love my girlies, we laugh, we cries, we doing fun stuff
And yes, i have a boyf, but i'm in love in "someone" in my college HAAHHA ssshhh :P


Affiliates
Kikih Maya Nining Okty Vira Sally
Misc


Pemerintahan Indonesia
Selasa, 06 April 2010 / 19.55
Keberadaan pemerintah sangat banyak membantu, karena pemerintah sebagai wakil rakyat, ia mewakili sekian banyak rakyat untuk menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga tidak semua rakyat terjun langsung untuk menjalankan roda pemerintahan. Bayangkan jika semua urusan tentang Indonesia diurusi oleh semua rakyat maka akan banyak pendapat yang berbeda – beda. Dan keberadaan pemerintah ini harus sangat di dukung namun di sisi lain selayaknya pemerintah menjalankan fungsi dan tugas mereka sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Sehingga masyarakat pun memiliki kepercayaan kepada wakil nya.


Peran ekonomi pemerintahan suatu negara yang menganut demokrasi social sangat merata. Karena sepengetahuan saya sebuah negara yang menganut system seperti ini memiliki kesamaan rata terhadap lainnya. Maksudnya semua warga negara sama rata dalam segala hal termasuk pendapatannya tanpa terkecuali baik presiden, buruh, atlet dll. Kebaikannya dari system ini adalah tidak terjadinya kesenjangan social antara yang kaya dan yang miskin semua memiliki hak yang sama, namun keburukannya tidak adil terhadap apa yang ia usahakan.

Pemerintahan Presidensial adalah salah satu sistem pemerintahan, dimana semua menteri bertanggung jawab kepada presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai perdana menteri sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR atau parlemen. Dapat dikatakan bahwa wewenang penuh dalam aktivitas pemerintahan dipegang oleh Presiden.
Ciri – cirri dari sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut :
1. Penyelenggara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislative.
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlemen.
5. Parlemen memiliki kekuasaan legislative dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
6. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.
Kelebihan dari sistem presidensial adalah sebagai berikut :
1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.
3. Penyusun program kerja cabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan – jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
Kekurangan dari sistem presidensial adalah sebagai berikut :
1. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislative sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
2. Sistem pertanggung jawaban kurang jelas
3. Pembuatan keputusan atau kebijakan public umumnya hasil tawar – menawar antara eksekutif dengan legislative sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas dan memakan waktu yang lama.
Pemerintahan Parlementer
Pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya.
Ciri – cirri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :
1. Badan legislative atau parlemen adalah satu satunya badan yang angotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislative.
2. Anggota parlemen terdiri atas orang – orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
3. Pemerintah atau cabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin cabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota cabinet umumnya berasal dari parlemen.
4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu – waktu parlemen dapat menjatuhkan cabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada cabinet.
5. Kepala Negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala Negara adalah presiden dalam Negara Republik atau raja / sultan dalam Negara monarki. Kepala Negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebagai symbol kevaulatan dan keutuhan Negara.
6. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan cabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen, Selanjutnya diadakan pemilihan umum lagi, untuk pembentukan parlemen baru.
Kelebihan sistem parlementer adalah sebagai berikut :
1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislative. Hal ini dikarenakan kekuasaan eksekutif dan legislative berada pada satu partai atau koalisi partai.
2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.
3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap cabinet sehingga cabinet menjadi berhati – hati dalam menjalankan pemerintahan.
Kekurangan sistem parlementer adalah sebagai berikut :
1. Kedudukan badan eksekutif / cabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu – waktu cabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau cabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu – waktu cabinet dapat dibubarkan.
3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota cabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka ynag besar diparlemen dan partai, anggota cabinet dapat menguasai parlemen.
4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan – jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.
Sehingga secara umum perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer berada pada Penyelenggara pemerintahan dan tanggung jawab pemerintahan.

Pemilihan presiden yang dilakukan pertama kali dengan melakukan pengambilan suara melalui rakyatnya tidak dapat membuat pemerintah di indonesia dapat bertanggung jawab karena pemerintah di indonesia dipastikan akan lepas tangan atau tidak mau ikut campur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh presiden maupun wakil presiden dapat dipastikan juga pemerintah di indonesia tidak mau terlihat melakukan kesalahan dengan beresiko turut ikut campur dalam keputusan pengambilan suara ini karena kemungkinan prinsip yang diambil oleh pemerintah dengan melakukan pemilihan yang dilakukan oleh rakyat ini semua resiko dan tanggung jawab apa yang dia pilih harus dipertanggung jawabkan dengan apa yang rakyat sudah putuskan. Oleh sebab itu pemerintah hanya dapat mengarahkan dan mencoba memberitahu masyarakat yang mana yang baik untuk dipilih atau yang pantas untuk memimpin negara kita agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam proses memimpin negara ini dan juga agar nantinya pemerintah tidak disalahkan nantinya karena pemilihan yang dipilih oleh rakyat tidak sesuai dengan yang dibayangkannya,untuk itu pemerintah hanya bertugas untuk mengarahkan aspirasi rakyat saja dan tidak lebih dari itu karena semua keputusan dalam pemilihan suara presiden dan wakil presiden dilakuka oleh rakyat dan keputusan itu tidak dapat diganggu gugat

Sebenarnya keberadaan pemerintah sangat mendukung masyarakat. Karena pemerintah berperan sebagai wakil rakyat. Bayangkan saja tidak ada pemerintah maka semua rakyat Indonesia campur tangan untuk mengatur pemerintahan Indonesia baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dll.

Label:


(c) kikih 2009